0 0
Advertisement Section

Diadu Ke Polres Kaimana Kuasa hukum Onna Lawalata Ungkap Pengaduan Tersebut Prematur.

Read Time:2 Minute, 22 Second

Kaimana, Pelaksana tugas (plt) kepala BKPSDM Kabupaten Kaimana Onna Lawalata  dikabarkan diadu kepada polres kaimana polres Kaimana oleh kuasa hukum sejumlah ASN mendapatkan SK mutasi oleh pemerintah daerah.

Hal ini diungkapkan oleh kuasa Hukum Onna Lawalata Ahmad Matdoan SH saat di temui di Cafe Janji Jiwa Kabupaten Kaimana, Kamis, (11/10).

Dia mengatakan bahwa pengaduan tersebut dianggap sangat prematur. Hal ini dikarenakan data yang dilampirkan pihak pengadu bisa membantah pengaduan tersebut.

“Jadi dasar laporannya mereka itu saya anggap terlalu sangat prematur. Jadi bukti-bukti yang kita pegang ini valid bisa membantah pengaduan mereka.” Ungkap  Dia

Kata dia pihak pengadu, membeberkan bahwa kliennya diduga melakukan pemalsuan dokumen dan memberikan keterangan palsu di PTUN yang mana melanggar pasal 263 dan 242 KUHP.

Sementara itu kata Ahmad bahwa pemalsuan dokumen menurut pengadu adalah pembentukan Tim penilaian kinerja (TPK)  pegawai negeri sipil dan hasil kerja dari TPK.” Secara spesifik saya tidak tahu apa dimaksud atau yang dituduhkan itu apa. Apakah yang dimaksud hasil evaluasi kerja dari tim penilai pekerja terhadap 42 atau 16 ASN itu.

Ahmad melanjutkan bahwa tim penilaian kinerja yang dikatakan fiktif merupakan tidak benar, bahkan hasil evaluasi kinerja yang dituduhkan kepada Kliennya juga tidak benar.

Stateman tersebut dikeluarkan Ahmad,  tentu berdasarkan bukti-bukti yang telah disiapkan ketika nantinya ada surat undangan dari pihak kepolisian ketika tim pengadu melaporkan kliennya kepada polres Kaimana.

“Tidak benar karena saya sudah periksa dokumen terkait dengan tuduhan itu, bahwa tim penilai kinerja itu juga dibentuk berdasarkan surat keputusan nomor : 860/6A/I/2022 tentang pembentukan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten Kaimana, jelas ini SK ada, ini SK pembentukan Tim Penilai Kinerja SK ini tertanggal 18 Januari 2022. Jadi kalau dibilang tidak ada tim penilai kinerja, itu dasarnya itu apa.” Pungkas Ahmad.

Menurut dia ada kekeliruan dimana, berdasarkan surat rekomendasi dari KASN sejalan denga hasil pemeriksaan terhadap laporan yang dilakukan sejalan dengan hasi pemeriksaan terhadap laporan yang dilakukan oleh 16 ASN.

Asal mula 42 ASN tersebut, berasal dari rekomendasi dari KASN yang ditujukan berdasarkan dan tujuan menjawab pengaduan dari 16 ASN terhadap  SK Bupati Nomor 820/004 tentang pemindahan untuk menempatkan atas nama PNS yang tercantum dan SK Nomor 9 Mei 2022 tentang pemindahan atau penempatan 41 ASN.

“Rekomendasi tersebut diruntjkan untuk menjawan hal ini, jadi tidak bisa rekomendasi ini dipakai untuk membuktikan hal-hal yang lain dan juga  persoalan yang lain. Jadi hasil evaluasi itu ada yang kedua KASN bilang ini bukan persoalan sah dan tidak sah dan kewenangan KASN bahwa kompetensi itu bukan untuk menilai legal dan tidak legal sah dan tidak sah satu dokumen, hasil evaluasinya ada.” Imbuh dia.

Tak sampai disitu, kata dia bahwa karena pengaduan tersebut telah dipublikasikan, maka dia akan tetap menunggu proses pada pihak polres Kaimana dan juga akan menuntut pihak pengadu atas dasar pencemaran nama baik guna pemulian nama bai nantinya, jika persoalan terus berlanjut sampai adanya Laporan Polisi. ( DAR )

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Seorang Pria Dikaimana Aniaya Istrinya Hingga Meninggal Dunia
Next post Bupati Kaimana Sebut, Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin Akan Berkunjung ke Kaimana.
logo