Aksi Demo Damai Kembali Terjadi, Ini Tuntutan Yang Dikumandangkan Di Depan KPUD Kaimana.

Read Time:2 Minute, 6 Second

Kaimana, Puluhan masyarakat adat di Kabupaten Kaimana kembali turun jalan. Masyarakat adat yang tergabung dalam sejumlah organisasi pemuda yakni, GMNI, GAMKI, LKPMAK,Cendrawasih Papua melaksanakan aksi demo damai di depan KPUD Kaimana, Rabu (15/5).

Demo damai yang dilaksanakan oleh puluhan masyarakat adat tersebut, agar mendesak KPUD Kaimana untuk dapat merealisasikan bakal calon bupati di tahun 2024 ini merupakan orang asli Kaimana.

Salah satu orator Yustis Murmana, menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan apa yang telah ditetapkan di dalam konferensi IV Masyarakat Adat bahwa Pilkada nanti bakal calon bupati dan wakil bupati Kaimana adalah orang asli Kaimana.

“Jika pemerintah memiliki aturan, agama memiliki aturan, masyarakat adat Kaimana juga mempunyai aturan,” ungkapnya.

Orator lainnya, Roy Tafre meminta kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara agar melaksanakan tugas dan fungsi dengan menghormati norma serta aturan yang telah ditetapkan masyarakat adat.

“Untuk itu kami meminta KPU Kabupaten Kaimana untuk memprioritaskan orang asli Kaimana menjadi tuan di Negerinya, serta mampu mengawal aspirasi dari masyarakat adat Kaimana,” ucapnya.

Chandra Kirana, Ketua KPU Kaimana menemui demonstran mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Adat Kaimana. Serta memberikan apresiasi kepada masyarakat adat Kaimana mulai dari Ure sampai Pigo, karena orasi tersebut berjalan dengan aman dan tertib.

Ia akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan kepadanya dan berjanji akan menggunakan noken tersebut sebagai simbol penghargaan kepada masyarakat adat saat menyerahkan surat pernyataan sikap kepadanya.

“Kalau saya bekerja dengan buruk, maka tanah ini akan mengambil saya,” kata Chandra.

KPUD Kaimana Serahkan Hasil Verfak Ke Bawaslu Kaimana.

Candra juga menegaskan bahwa tugas masyarakat adat adalah mendatangi Partai dan meminta hal serupa kepada mereka.

Berikut lima pernyataan sikap masyarakat adat Kaimana yang diserahkan KPU Kaimana.

1. Mendesak KPU Kaimana sebagai penyelenggara agar dalam proses pencalonan bupati dan wakil bupati prioritaskan orang asli Kaimana (OAK)

2. Meminta KPU Kaimana, tidak menerima berkas pencalonan bupati dan wakil bupati yang OAK.

3. Menghargai adat-istiadat OAK, yang OAK tidak mengambil hak kesulungan dari masyarakat adat dengan tidak mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Kaimana.

4. Apabila KPU tidak mengindahkan poin 1-3 maka Dewan Adat dan masyarakat adat dari 8 suku akan memboikot Pilkada hingga penyelesaian masyarakat adat terpenuhi sesuai keputusan rekomendasi 6 kaukus Majelis Rakyat Papua dan Keputusan Konferda ke-IV masyarakat adat Kaimana.

5. Partai politik yang memiliki kursi pada pileg 2024, wajib mencalonkan putra-putri asli Kaimana untuk bertarung pada Pilkada 2024. Jika kedapatan ada parpol yang tidak memihak masyarakat adat, pada pemilu 2029 akan diboikot oleh Dewan Adat Kaimana sebagai bentuk protes.

Setalah menyatakan pernyataan sikap, puluhan masa kembali bergerak ke Dewan Adat Kaimana dengan berjalan kaki.

Liputan : David Alan Rahangear