Langgar Kode Etik Profesi Polri, Tiga Personel Polres Kaimana Dihentikan Tidak Dengan Hormat.

Read Time:1 Minute, 36 Second

Kaimana,- Kepolisian resor Kaimana menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap tiga personil polres Kaimana yang melanggar kode etik profesi Polri.

Upacara yang digelar di halaman mapolres Kaimana dipimpin langsung oleh Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma S. I. K, serta dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU), para perwira, dan seluruh personel Polres Kaimana, Rabu (11/11).

Dia menjelaskan bahwa ini merupakan tindakan tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam upacara tersebut, dilaksanakan prosesi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap tiga personel Polres Kaimana berdasarkan Keputusan Kapolda Papua Barat Nomor: KEP/258/IX/2026, KEP/259/IX/2026, dan KEP/260/IX/2026.
Adapun tiga personel yang dikenakan sanksi PTDH, yaitu:

Aiptu Yusran Ismail, S.H., terkait pelanggaran kode etik.
Bripka Muhtar, terkait pelanggaran desersi atau meninggalkan tugas secara tidak sah dari dinas kepolisian secara berturut-turut.
Bripda Simson Piter Nauseni, terkait pelanggaran kode etik.

Dalam amanatnya, Kapolres Kaimana menegaskan bahwa keputusan PTDH tersebut merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh personel yang bersangkutan setelah melalui proses pemeriksaan dan mekanisme penegakan kode etik profesi Polri sesuai ketentuan yang berlaku.

” Ini merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh personel yang bersangkutan, setelah melalui proses pemeriksaan dan mekanisme penegakan kode etik profesi Polri sesuai yang berlaku” Jelas dia

Kapolres menekankan bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga kehormatan, integritas, dan nama baik institusi dengan senantiasa mematuhi peraturan serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.

Ia juga mengingatkan seluruh personel agar menjadikan pelaksanaan PTDH tersebut sebagai bahan evaluasi dan introspeksi diri sehingga tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, maupun mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Peristiwa PTDH ini harus menjadi cermin pembelajaran sekaligus peringatan bagi kita semua agar tidak ada lagi personel yang berani melangkah di jalan yang salah. Jagalah kehormatan diri, keluarga, dan institusi Polri dengan selalu berpedoman pada aturan serta kode etik profesi Polri,” tegas Kapolres.

Liputan : David Rahagear