Bupati Kaimana Dorong Kelayan Bapas Jadi Wadah Pemberdayaan Klien Pemasyarakatan
KAIMANA – Bupati Kaimana Hasan Achmad mendorong pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Fakfak, agar menjadi wadah pemberdayaan bagi klien pemasyarakatan beserta keluarganya. Pernyataan itu disampaikannya saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Kaimana, Selasa (17/11/2026).
Hasan menjelaskan, pemberdayaan klien pemasyarakatan dapat diwujudkan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, serta pemenuhan hak dasar bagi mereka dan anggota keluarganya.
Menurutnya, proses pemasyarakatan tidak berhenti begitu saja setelah seseorang selesai menjalani masa pidana. Tantangan yang sesungguhnya justru muncul ketika mereka kembali hidup di tengah masyarakat, mulai dari menghadapi stigma sosial, kesulitan beradaptasi, keterbatasan ekonomi, hingga minimnya kesempatan mendapatkan pekerjaan.
“Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah distrik dan kampung, serta tokoh masyarakat untuk memastikan klien pemasyarakatan dapat diterima kembali dan hidup mandiri,” kata Hasan.
FGD bertema “Impas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina” ini diselenggarakan oleh Bapas Kelas II Fakfak di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Papua Barat. Kegiatannya bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung pembimbingan, perlindungan Hak Asasi Manusia, serta reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Kepala Bapas Kelas II Fakfak Yopie F. Romhadi menjelaskan, pembentukan Kelayan Binter adalah inisiatif Bapas untuk membangun kerja sama lintas sektor, agar pelayanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi klien pemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal.
Ia menambahkan, salah satu beban terbesar yang harus ditanggung para klien pemasyarakatan adalah stigma negatif dari masyarakat, padahal mereka sudah mengikuti pembinaan dan dibekali berbagai keterampilan selama masa pembinaan.
“Keberhasilan reintegrasi sosial membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah distrik dan kampung, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta seluruh elemen masyarakat,” ujar Yopie.
Menurut Yopie, FGD ini menjadi ruang untuk menyepakati pembentukan dan mekanisme kerja kelompok layanan, meningkatkan pemahaman tentang perlindungan Hak Asasi Manusia, sekaligus membangun komitmen bersama dalam pemenuhan hak sipil, sosial, dan ekonomi klien pemasyarakatan.
Ia berharap, kelompok layanan tersebut kelak dapat menghadirkan sistem pendampingan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga klien pemasyarakatan mendapat kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup, diterima kembali oleh masyarakat, serta mampu berkontribusi secara positif di lingkungannya.
Liputan : David Rahagear

Average Rating